Jakarta, Minggu 27 September 2026 | News Satu- Program pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi mulai memasuki tahap perencanaan serius. DPR RI bersama pemerintah kini tengah memetakan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp302 triliun untuk mewujudkan pendidikan gratis nasional secara bertahap.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan program tersebut menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan kesenjangan sosial di sektor pendidikan.
Menurutnya, implementasi pendidikan gratis tidak hanya menyasar SD dan SMP, tetapi juga mencakup SMA hingga perguruan tinggi sebagaimana arah kebijakan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD dan SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan Presiden, mencakup SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” kata Said Abdullah di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Berdasarkan penghitungan awal yang dilakukan Banggar DPR RI, kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun.
“Sementara untuk pendidikan tinggi, pemerintah diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp92 triliun,” tandasnya.
Jika digabungkan, total kebutuhan dana yang harus disiapkan negara untuk merealisasikan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi mencapai sekitar Rp302 triliun.
“Angka tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi program pendidikan gratis nasional karena membutuhkan kesiapan fiskal dan tata kelola yang matang,” ujarnya.
Sebelum diterapkan secara luas, pemerintah dan DPR RI berencana menjalankan program percontohan atau pilot project dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp5 triliun.
Program tahap awal ini diprioritaskan bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala akses pendidikan.
Menurut Said, pendekatan bertahap dipilih agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran maupun kualitas layanan pendidikan.
“Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” tukasnya.
Banggar DPR RI memperkirakan cakupan pendidikan gratis nasional pada tahap awal implementasi tahun 2028 dapat menjangkau sekitar 60 hingga 75 persen sasaran penerima manfaat.
Setelah evaluasi dan penyempurnaan sistem dilakukan, cakupan program ditargetkan meningkat hingga 100 persen pada tahun berikutnya.
“Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu. Baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” pungkasnya.
Pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan lebih rinci mengenai kebutuhan biaya per siswa, jumlah sekolah yang akan menerima program, serta skema pembiayaan yang paling efektif untuk menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kementerian mempercepat persiapan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus mematangkan skema pendidikan gratis bagi perguruan tinggi negeri (PTN).
Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari skema pengembangan pendidikan gratis nasional.
Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, mengurangi angka putus sekolah, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (Den)
