Jakarta, Senin 11 Mei 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menepis isu yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada dalam kondisi kritis. Ia menegaskan kondisi fiskal nasional masih aman, terkendali, dan jauh dari ancaman defisit di luar batas yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan di tengah berkembangnya isu mengenai menipisnya saldo APBN hingga kekhawatiran defisit anggaran melampaui ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Said, publik tidak seharusnya terburu-buru menyimpulkan kondisi keuangan negara sedang genting.
“Kritik dan alarm kewaspadaan dari akademisi maupun pengamat ekonomi harus diapresiasi. Namun kondisi APBN saat ini masih terkendali,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Ia mengungkapkan, meskipun ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru menunjukkan tren positif.
Data Banggar DPR mencatat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6 persen pada kuartal pertama tahun ini. Capaian tersebut didorong momentum Ramadan dan Idulfitri yang meningkatkan konsumsi masyarakat serta menggerakkan sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, hotel, dan restoran.
Selain konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah juga disebut menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Hingga kuartal I 2026, belanja pemerintah tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional disebut mencapai 1,26 persen. Di sisi lain, pendapatan negara juga mengalami kenaikan signifikan. Hingga akhir kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Sementara penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dan meningkat 20,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, pemerintah disebut masih memiliki surplus dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun.
“Artinya pemerintah masih memiliki tabungan pajak,” kata Said.
Banggar DPR juga memastikan posisi defisit APBN masih berada dalam batas aman. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.
Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Pemerintah bahkan diperkirakan mampu menekan defisit hingga sekitar 2,56 persen melalui strategi refocusing anggaran dan kebijakan safe mode fiskal.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini, turut meluruskan isu yang menyebut saldo anggaran negara hanya tersisa Rp120 triliun. Menurutnya, Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih tersedia penuh.
Ia menjelaskan, sekitar Rp300 triliun memang ditempatkan di sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tetap menghasilkan imbal hasil bagi negara.
“Jadi SAL tetap utuh sebesar Rp420 triliun dan penggunaannya juga harus melalui persetujuan DPR,” tegasnya.
Meski demikian, Banggar DPR mengingatkan tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diprediksi lebih berat akibat tekanan ekonomi global, kenaikan harga komoditas, hingga berakhirnya momentum konsumsi Lebaran.
Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai perlu memperkuat kebijakan safe mode, termasuk refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Banggar DPR juga meminta pemerintah tidak terlalu bergantung pada belanja negara sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Sebab, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen.
Said mendorong penguatan sektor riil seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan melalui insentif serta pembenahan iklim investasi.
“Jika sektor riil tumbuh, penyerapan tenaga kerja formal akan meningkat dan kelas menengah bisa kembali menguat,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Banggar DPR meminta pemerintah segera menyiapkan program quick win yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan agenda pembangunan jangka panjang. (Den)
