Jakarta, Rabu 20 Mei 2026 | News Satu- Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI dinilai menjadi sinyal kuat bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam posisi aman dan terkendali di tengah tekanan ekonomi global yang terus bergejolak.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan kehadiran kepala negara dalam sidang penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 memiliki makna strategis untuk menjawab keraguan publik terhadap keberlanjutan keuangan negara.
“Ini menunjukkan perhatian serius Presiden terhadap berbagai persepsi mengenai kesehatan dan keberlanjutan fiskal Indonesia,” ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Said, penyampaian langsung arah kebijakan fiskal oleh Presiden Prabowo bukan sekadar agenda konstitusional, melainkan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Politisi senior PDI Perjuangan itu menilai situasi global yang penuh ketidakpastian membuat pemerintah perlu memberikan kepastian langsung terkait kondisi ekonomi Indonesia.
“Kehadiran Presiden sangat penting agar masyarakat dan pasar mendapat keyakinan bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Said Abdullah juga berharap Presiden Prabowo memberikan penjelasan terkait respons pemerintah menghadapi dampak geopolitik internasional yang saat ini memengaruhi ekonomi dunia.
Menurutnya, dinamika global seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga ketidakpastian pasar keuangan internasional perlu direspons secara terukur dalam arah kebijakan RAPBN 2027.
“Kami berharap Presiden juga menyampaikan bagaimana pemerintah merespons tantangan geopolitik dan situasi ekonomi global saat ini,” ujarnya.
Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai tekanan fiskal nasional, Said memastikan kondisi keuangan negara masih berada dalam jalur yang aman dan berkelanjutan.
Said juga menegaskan likuiditas pemerintah tetap terkendali dan kapasitas fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi internasional.
“Fiskal kita masih stabil, sehat, dan berkelanjutan. Likuiditas juga masih bagus,” tegasnya.
Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 menjadi agenda penting pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan postur anggaran negara tahun mendatang.
Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan ketahanan nasional menghadapi tekanan global yang terus berkembang. (Den)
