Sumenep, Rabu 23 September 2026 | News Satu- Transformasi komunikasi publik di era digital menjadi perhatian serius berbagai lembaga pelayanan masyarakat. Menjawab tantangan tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep menggelar Pelatihan Kehumasan dan Pengelolaan Media Sosial yang diikuti sekitar 100 pengelola informasi dari berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor pelayanan publik.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Jege Tembe Universitas Bahaudin Mudhary (Uniba) Madura, Rabu (23/9/2026), menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi publik, media sosial, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk kebutuhan komunikasi lembaga.
Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari puskesmas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep, hingga lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, menegaskan bahwa kemampuan mengelola informasi kini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan yang baik, tetapi juga informasi yang jelas, cepat, dan mudah diakses.
“Informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Masyarakat harus mengetahui layanan yang tersedia, prosedur yang berlaku, serta berbagai informasi yang mereka butuhkan. Karena itu, kemampuan komunikasi lembaga harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Warid menilai media sosial tidak boleh hanya menjadi tempat dokumentasi kegiatan seremonial semata. Kanal digital lembaga harus mampu menghadirkan informasi yang relevan, edukatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Media sosial harus memiliki nilai informasi dan manfaat bagi publik, bukan sekadar unggahan kegiatan internal,” tegasnya.
Dalam pelatihan tersebut, Pemimpin Redaksi Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto, menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam ekosistem media digital. Ia menegaskan bahwa era mengejar klik melalui judul sensasional mulai ditinggalkan, seiring perubahan algoritma platform digital yang kini lebih mengutamakan kualitas dan orisinalitas konten.
Menurutnya, tugas humas lembaga bukan mengejar viralitas sesaat, melainkan membangun komunikasi yang kredibel dan mampu menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat.
“Algoritma digital saat ini semakin mengarah pada konten yang original. Karena itu kualitas dan keaslian informasi menjadi faktor penting dalam komunikasi publik,” katanya.
Selain membahas strategi komunikasi digital, pelatihan juga mengupas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung produksi konten lembaga.
Tim Media Sosial Beritajatim.com, Andi Tausya, menjelaskan bahwa berbagai platform AI kini dapat membantu proses produksi konten secara lebih cepat dan efisien, mulai dari pengembangan ide, pembuatan desain visual, audio, hingga penyusunan naskah.
Beberapa platform yang diperkenalkan antara lain ChatGPT, Canva, CapCut, dan ElevenLabs yang saat ini banyak digunakan dalam industri kreatif maupun komunikasi digital.
Menurut Andi, keberhasilan sebuah konten media sosial sangat ditentukan oleh beberapa detik pertama saat ditayangkan kepada audiens.
“Dalam tiga sampai lima detik pertama, konten harus mampu menarik perhatian audiens. Jika gagal, kemungkinan besar pengguna akan langsung melewati konten tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, content creator sekaligus founder PNS Jalan-Jalan, Gunawan Sujana, mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam mengelola akun media sosial lembaga.
Ia menegaskan bahwa akun resmi instansi bukan milik pribadi pengelolanya. Karena itu, setiap informasi yang dipublikasikan harus berorientasi pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat.
“Konten yang dipublikasikan harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mencerminkan sudut pandang pengelola akun,” pungkasnya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik di lingkungan lembaga pelayanan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat, penguatan kapasitas humas dan pengelola informasi dinilai menjadi kunci agar informasi publik dapat tersampaikan secara akurat, efektif, dan terpercaya. (Robet)
