HALO TNIHEADLINENEWSPAMEKASANPOLITIKREGIONALTNI/POLRI

Dandim Pamekasan, Prajurit Wajib Netral Dalam Pemilu Dan Pilkada

2764
×

Dandim Pamekasan, Prajurit Wajib Netral Dalam Pemilu Dan Pilkada

Sebarkan artikel ini
Dandim Pamekasan, Prajurit Wajib Netral Dalam Pemilu Dan Pilkada
Dandim Pamekasan, Prajurit Wajib Netral Dalam Pemilu Dan Pilkada

News Satu, Pamekasan, Jumat 9 Februari 2024- Jajaran Kodim 0826 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tekankan pentingnya netralitas bagi jajaran TNI. Khususnya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 di tubuh Prajurit dan PNS setempat.

Sebab, pada beberapa kesempatan Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0826/Pamekasan, Mayor Cpl Suwandi memberikan sosialisasi kepada Prajurit dan PNS Kodim 0826/Pamekasan. Yakni dengan lakukan  pembinaan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, bertempat di Aula Makodim 0826/Pamekasan, Jl Letnan Maksum No.12 beberapa waktu lalu.

Dandim 0826 melalui Mayor Cpl Suwandi menyampaikan netralitas TNI merupakan kunci profesionalisme dalam penyelenggaraan proses demokrasi. Sehingga harapan yang baik dari hasil pemilu bisa dirasakan masyarakat.

“Sikap netralitas TNI adalah wujud dari profesionalisme kami dalam mengawal jalannya Pemilu dan Pilkada. Kami senantiasa mendukung penyelenggaraan yang jujur dan adil di seluruh wilayah NKRI,” ujar Mayor Cpl Suwandi, Jumat (9/2/2024).

Secara khusus, Mayor Cpl Suwandi juga menyoroti tujuan dari kegiatan pembinaan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada. Sebab netralitas prajurit itu wajib hukumnya dan harus dikuatkan pada segenap jajaran sesuai arahan pimpinan dan amanat undang-undang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Prajurit TNI memiliki pemahaman yang sama mengenai sikap netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya.

Selain itu, Mayor Cpl Suwandi juga menegaskan, semua ini juga bertujuan untuk menghindarkan Prajurit TNI dari terlibat dalam kegiatan politik praktis. Seba bisa berpotensi merusak citra TNI di mata masyarakat dan pemerintahan.

“Dengan demikian, netralitas TNI diharapkan dapat terus dipertahankan demi menjaga integritas institusi TNI dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (Yudi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.