News Satu, Pamekasan, Kamis 17 November 2022- Banyaknya pemberitaan terkait keputusan dalam hasil akhir Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang menolkan dana publikasi di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa timur membuat banyak pihak berbicara. Bahkan anggaran yang seharusnya dikelola melalui pengajuan dari Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan, itu menyusut tanpa bekas setelah diputuskan dalam rapat DPRD, beberapa waktu yang lalu.
Salah satunya, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Halili Yasin yang juga angkat bicara dengan memprotes keras atas kebijakan yang telah diambil oleh pihak Tim Anggaran Legislatif dan pokok ajuan anggaran dari pihak Eksekutif Kabupaten Pamekasan itu.
Menurut Halili sapaannya, secara langsung dia mengaku persoalan angggaran publikasi ini hal krusial namun mengapa sekarang sangat minim sekali anggarannya. Padahal pihaknya mengetahui, bahwa Dinas Kominfo telah mengajukan anggaran publikasi dalam perubahan tersebut berkisar 2 Milliar diakhir tahun 2022 ini, namun Tim Anggaran Eksekutif hanya plotting sekitar 200 Jutaan saja.
“Wah ini saya kira sangat memprihatikan sekali, walaupun pihak eksekutif mengatakan anggaran sedang devisit,” tukasnya.
Pasalnya, dibenak politisi PPP itu, diakui keberadaan Media miliki bagian vital dan berperan penting dan utama untuk masyarakat. Terutama dalam untuk mendongkrak program kegiatan pemerintah ke bawah maupun atas. Disamping fungsi sosial kontrol yang ada.
“Kenapa? karena ini sebagai bentuk informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tau apa saja program dan kegiatan pemerintah yang sudah berjalan dan direalisasikan,” tandasnya.Tak ayal, dia tekankan, selama ini kegiatan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan media yang meliput.
Dan Dinas Kominfo ke depan harus betul-betul memperhitungkan, mengkaji sebenarnya untuk kegiatan publikasi ini yang diperlukan berapa.
“Tentu juga masuk batas kewajaran dan jangan juga terlalu tinggi supaya Tim Anggaran bisa mempertimbangkannya,” terangnya.
Disamping itu, secara resmi juga nanti pihak Kominfo setempat harus memberi argumentasi logis kepada Tim Anggaran. Sehingga tidak terjadi pengeparasan hingga dinolkan seperti yang terjadi saat ini.
“Kalau seperti ini kan fatal, sehingga keberadaan media tidak berimbang di daerah kita. Dan saya berharap kejadian yang seperti ini tidak terjadi dan terulang lagi untuk tahun berikutnya,” harapannya.
Kedepannya, Halili juga berjanji akan pelototi dan rijit dalam pembahasan RKA di tahun 2023 mendatang. Bahkan dirinya tegas akan mengawal persoalan ini agar tidak terjadi lagi seperti di PAK tahun 2022 ini.
Sementara itu, terkait adanya kondisi nol di PAK tahun ini, Halili Yasin juga minta maaf kepada seluruh Perusahaan media yang bertahun-tahun bekerjasama dengan Pemkab. Hal ini menurut Halili sangat tragis sekali dan ke dapan tidak boleh ada lagi persoalan seperti ini.
“Ini kan sudah terlambat PAK sudah di Dok baru laporan ke kami. Dan mujur buat kami menjadi atensi di Banggar nanti. Kebetulan mulai besok (hari ini, red) sampai akhir bulan nanti sudah masuk ke pembahasan APBD 2023 bersama Eksekutif. Saya berjanji akan betul-betul mengawal persoalan ini,” tuturnya. (Yudi)
Comment