PROBOLINGGO, Senin, 2 November 2026 | News Satu – DPD Partai Golkar Kota Probolinggo mengukuhkan pengurus pimpinan kecamatan (PK) sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Kanaya, Kota Probolinggo. Konsolidasi tersebut diarahkan untuk mendorong kader lebih aktif menjalankan kerja-kerja kemasyarakatan sekaligus memperkuat peran partai dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Kegiatan itu dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Dr. H. Ali Mufthi, serta jajaran pengurus Golkar Kota Probolinggo.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, H. Fernanda Zulkarnaen, meminta pengurus kecamatan yang telah dikukuhkan segera bergerak dan menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kita sudah beri motivasi kepada kader Golkar untuk langsung turun ke masyarakat,” ujar Fernanda.
Ia juga menyatakan Golkar Kota Probolinggo akan mendukung program Pemerintah Kota Probolinggo selama kebijakan tersebut dinilai berpihak kepada kepentingan publik. Namun, dukungan itu tidak menutup ruang bagi partai untuk menyampaikan kritik.
Fernanda mengatakan, apabila terdapat program pemerintah yang perlu dikritisi berdasarkan kajian partai, Golkar akan menyampaikan sikap melalui Fraksi Golkar di DPRD Kota Probolinggo.
“Apabila menurut kajian kami perlu dikritisi, kita akan kritik lewat Fraksi Golkar di DPRD Kota Probolinggo,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menyatakan dukungan terhadap agenda dan cita-cita Golkar Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Fernanda Zulkarnaen.
Ali menekankan, aktivitas politik Golkar harus diwujudkan melalui kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, bukan hanya ketika partai memperingati hari ulang tahun.
“Kita Partai Golkar setiap waktu harus berbuat baik kepada masyarakat, bangsa dan negara bukan hanya di momen ulang tahun Golkar saja. Mesin politik kita sudah panasi sejak 2025 kemarin,” ujarnya.
Rakerda dan pengukuhan pengurus kecamatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal Golkar Kota Probolinggo. Partai berharap penguatan struktur organisasi dapat mendukung pelaksanaan agenda kerakyatan di daerah.
