News Satu, Sumenep, Senin 3 April 2017- Banyaknya anggaran DD/ADD yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati, Achmad Fauzi. Bahkan orang nomor dua di Kabupaten ujung timur pulau Madura itu mengintruksikan agar semua desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Semua desa harus memiliki BUMDes, agar menjadi desa yang mandiri,” kata Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Senin (3/4/2017).
Menurutnya, anggaran DD/ADD yang diterima desa merupakan dana stimulus dari pemerintah. Sehingga bisa saja dalam beberapa tahun kedepan program tersebut dihapus dan desa tidak lagi mendapat suntikan dana dari pemerintah. Apalagi dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan jika BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik desa sehingga hasilnya akan dinikmati oleh desa.
“Jadi kalau misalnya DD/ADD nanti dihapus oleh pemerintah, Desa tidak lagi tergantung karena sudah memiliki badan usaha,” terang orang nomor di Pemkab Sumenep ini.
Wabup menjelaskan, dari 330 desa yang ada di Kabupaten Sumenep, yang tercatat memiliki BUMDes hanya 114 desa. Namun dari jumlah tersebut yang bisa dikatakan berjalan dengan baik sekitar 10 BUMDes sementara sisanya masih dalam proses merintis.
“Jadi kalau dipersenkan sekitar 35 persen dari jumlah desa yang ada,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Maka dari itu, pihaknya meminta semua desa yang belum memiliki BUMDes segera membentuk badan usaha sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga anggaran DD/ADD yang diterima dapat bermanfaat dengan baik dan menjadi sumber pemasukan bagi kas desa.
“Dana Rp 1 Miliar lebih itu harus dimanfaatkan dengan baik. Itu nanti juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi desa,” pungkasnya. (Ozi)
Komentar