Jakarta, Sabtu 13 Juni 2026 | News Satu- Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan berkualitas.
Langkah ini dilakukan setelah berbagai aspek teknis program dinilai perlu ditata ulang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta.
Usai rapat, Prasetyo menegaskan pemerintah sepakat melakukan penataan menyeluruh terhadap tata kelola MBG dalam waktu sesingkat mungkin. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh rantai layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Program ini harus berjalan sesuai SOP, standar, dan prosedur yang berlaku. Yang menjadi perhatian bukan siapa pemilik SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan,” tegas Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).
Pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Pengawasan diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengganggu kualitas layanan kepada penerima manfaat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas percepatan distribusi manfaat MBG ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses akan menjadi prioritas agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat program nasional tersebut.
“Wilayah 3T harus menjadi perhatian serius. Pemerintah ingin masyarakat di daerah-daerah tersebut segera memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Selain memperluas cakupan wilayah, pemerintah juga meningkatkan fokus pada kelompok rentan yang dikenal sebagai penerima manfaat prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Prasetyo, dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung upaya penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi masa depan.
Tak hanya memperbaiki tata kelola, pemerintah juga mengkaji ulang kebutuhan anggaran program. Hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya peluang efisiensi sehingga kebutuhan dana MBG berpotensi berkurang tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran. Karena itu perlu dilakukan penghitungan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
Pemerintah menegaskan evaluasi, pengawasan, dan monitoring akan terus dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh program prioritas nasional, termasuk MBG, agar pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. (Den)
