Sumenep, Selasa 21 Juli 2026 | News Satu- Upaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni terus dilakukan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 66 rumah telah mendapat bantuan perbaikan melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep.
Total anggaran yang disalurkan untuk program perbaikan rumah tersebut mencapai Rp1,089 miliar.
Jika dihitung berdasarkan jumlah rumah yang mendapatkan bantuan, rata-rata anggaran program mencapai sekitar Rp16,5 juta untuk setiap unit rumah.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama Baznas dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan penyediaan hunian layak tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus upaya menghadirkan keadilan sosial melalui penyediaan hunian yang layak,” kata Achmad Fauzi Wongsojudo kepada Media Center, Selasa (21/7/2026).
Program perbaikan rumah yang dilaksanakan Baznas Sumenep berlangsung secara bertahap sejak awal 2026.
“Berdasarkan data realisasi Januari hingga Juni, sebanyak 66 unit rumah telah mendapatkan bantuan. Pada Januari, program menyasar 13 rumah. Jumlah penerima meningkat menjadi 15 rumah pada Februari,” tandasnya.
Selanjutnya, lima rumah diperbaiki pada Maret, 14 rumah pada April, 10 rumah pada Mei, dan sembilan rumah pada Juni. Total anggaran yang digunakan selama periode enam bulan tersebut mencapai Rp1.089.000.000.
Realisasi program ini menunjukkan peran dana sosial keagamaan dalam mendukung agenda pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu.
Achmad Fauzi menilai rumah tidak dapat dipandang hanya sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan. Hunian yang aman dan sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga.
Kondisi rumah yang layak ini diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendukung keluarga menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih sehat dan produktif. Karena itu, penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Kami, Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan seluruh program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tanpa dukungan lembaga maupun elemen masyarakat lainnya.
Sinergi Pemkab Sumenep dan Baznas diarahkan untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program perbaikan rumah menjadi salah satu bentuk intervensi terhadap kebutuhan dasar warga kurang mampu.
Menurut Achmad Fauzi, manfaat program tersebut tidak berhenti pada perubahan kondisi fisik bangunan.
“Program perbaikan rumah yang dilaksanakan Baznas ini sangat membantu masyarakat, karena bantuannya tidak hanya memperbaiki bangunan fisik rumah, tetapi memberikan harapan baru untuk menjalani kehidupannya,” terangnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas diharapkan dapat memperluas jangkauan program sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemkab Sumenep menegaskan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi berbagai unsur masyarakat.
“Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat membuat kerja sama dengan lembaga seperti Baznas menjadi penting,” tukasnya.
Bupati Fauzi menambahkan, Gotong royong tersebut dapat diarahkan untuk menangani berbagai persoalan sosial, mulai dari kondisi hunian, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang lebih kuat, program pembangunan diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi secara langsung,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap sinergi dengan Baznas tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni. Program bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan juga diharapkan terus diperkuat.
Perluasan program dinilai penting agar dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
“Kami ingin sinergi ini mampu menghadirkan berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Achmad Fauzi.
Keberhasilan memperbaiki 66 rumah dalam enam bulan menjadi bagian dari upaya penanganan kebutuhan hunian masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sumenep. Kolaborasi pemerintah daerah dengan Baznas diharapkan terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dapat menerima bantuan.
“Program perbaikan rumah juga menjadi contoh pemanfaatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat untuk mendukung pembangunan sosial,” tambahnya.
Selain memperbaiki kondisi bangunan, penyediaan hunian layak diharapkan dapat meningkatkan kesehatan keluarga, rasa aman, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat.
Dengan dukungan anggaran sebesar Rp1,089 miliar yang telah direalisasikan selama enam bulan pertama 2026, Pemkab Sumenep dan Baznas berupaya memperluas manfaat program sosial sekaligus memperkuat agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah yang inklusif. (Rose)
