Jakarta, Selasa 21 Juli 2026 | News Satu- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melonjak hingga Rp255,5 triliun, angka yang disebut menjadi rekor tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir. Kondisi tersebut memicu sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dana negara dalam jumlah sangat besar belum dimanfaatkan secara produktif, sementara pemerintah tetap menanggung kewajiban membayar bunga utang.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menilai besarnya SiLPA harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, dana yang belum terserap hingga pertengahan tahun seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program strategis maupun investasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026), Said mengungkapkan bahwa selama lebih dari satu dekade dirinya berada di Banggar DPR, rata-rata SiLPA APBN hanya berada di kisaran Rp70 triliun. Namun, laporan pemerintah hingga Juni 2026 menunjukkan lonjakan yang jauh melampaui angka tersebut.
“Rp255,5 triliun dan itu belum pernah terjadi,” ujar Said.
Said menilai besarnya dana yang belum digunakan mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah.
“Anggaran yang telah tersedia seharusnya segera dioptimalkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.
Said menegaskan bahwa dana yang mengendap justru berubah menjadi beban fiskal karena pemerintah tetap harus membayar bunga atas utang yang telah diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.
“Pembiayaan dan investasi yang seharusnya membuat dana Rp255,5 triliun menjadi produktif justru tidak produktif, bahkan menjadi beban,” tukasnya.
Politisi Senior menjelaskan, negara tetap menanggung bunga utang sekitar 7,2 persen, meskipun dana tersebut belum digunakan secara maksimal.
“Utangnya sudah dikumpulkan, bunganya dibayar, tetapi dananya belum digunakan,” lanjutnya.
Banggar DPR pun meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai program yang dibiayai APBN agar setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Menurut Said, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menjadi dasar eksekusi program.
“Kebijakan yang bagus, kalau implementasi melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya tidak baik, maka output dan outcome-nya juga tidak akan bagus,” tegasnya.
Sorotan terhadap besarnya SiLPA APBN 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan pengelolaan fiskal nasional. DPR menilai optimalisasi belanja negara menjadi faktor penting agar anggaran yang telah dihimpun melalui pembiayaan dapat segera memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. (Den)
