Sumenep, Sabtu 13 Juni 2026 | News Satu- Di balik berbagai kebijakan pendidikan yang lahir setiap tahun, ada peran besar operator sekolah yang selama ini jarang mendapat sorotan. Padahal, kualitas data yang mereka kelola menjadi penentu arah kebijakan pendidikan, mulai dari bantuan pemerintah, perencanaan program, hingga pengembangan mutu sekolah.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) bertajuk “Membangun Tata Kelola Administrasi Pendidikan melalui Penguatan Kompetensi dan Kolaborasi Operator Sekolah” yang digelar di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Sabtu (13/6/2026).
Forum yang dihadiri 200 operator sekolah dari jenjang TK, SD, hingga SMP se-Kabupaten Sumenep itu tidak hanya membahas penguatan kompetensi, tetapi juga menyoroti beban kerja operator sekolah yang semakin berat di tengah percepatan digitalisasi layanan pendidikan.
Ketua DPKS, Mulyadi, menegaskan bahwa operator sekolah kini menjadi elemen kunci dalam sistem pendidikan modern. Menurutnya, hampir seluruh kebijakan pendidikan saat ini bergantung pada kualitas data yang dihasilkan sekolah.
“Operator sekolah adalah ruh tata kelola pendidikan. Ketika data yang mereka kelola akurat, cepat, dan terintegrasi, maka kebijakan pendidikan akan lebih tepat sasaran dan program pemerintah berjalan efektif,” ujar Mulyadi.
Ia menjelaskan, operator sekolah bertanggung jawab terhadap validitas data peserta didik, tenaga pendidik, sarana-prasarana, hingga berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi operator dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Menurut Mulyadi, banyak persoalan pendidikan bermula dari data administrasi yang tidak sinkron atau kurang akurat. Dampaknya tidak hanya dirasakan sekolah, tetapi juga dapat memengaruhi perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.
“Tidak sedikit persoalan muncul karena data yang digunakan sebagai dasar kebijakan belum sepenuhnya valid. Akibatnya, program yang sebenarnya baik bisa kehilangan efektivitasnya,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Moh Iksan, turut mengapresiasi langkah DPKS yang secara konsisten mendorong penguatan kapasitas operator sekolah sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan daerah.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar, tetapi juga oleh kualitas tata kelola administrasi dan sistem informasi pendidikan yang dimiliki sekolah.
“Operator sekolah adalah ujung tombak pengelolaan sistem informasi pendidikan. Data yang mereka hasilkan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pendidikan,” kata Iksan.
Ia menilai tantangan pendidikan di era digital semakin kompleks sehingga sekolah dituntut mampu menghadirkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang kuat, program pembangunan pendidikan dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam rakor tersebut, anggota DPKS Badrul dan Juru Bicara DPKS Achmad Junaidi memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi operator sekolah di era digital. Mulai dari tuntutan penguasaan teknologi, pengelolaan berbagai platform pendidikan, hingga meningkatnya kebutuhan validasi data secara berkelanjutan.
Badrul menegaskan bahwa operator sekolah tidak lagi dapat dipandang sebagai petugas penginput data semata.
“Operator sekolah merupakan pengelola informasi pendidikan. Mereka berperan besar dalam menentukan kualitas data yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Achmad Junaidi menilai banyak keberhasilan program pendidikan selama ini sesungguhnya ditopang oleh kerja operator sekolah yang tidak terlihat di ruang publik.
Karena itu, ia mendorong adanya perhatian lebih terhadap peningkatan kompetensi, dukungan fasilitas kerja, serta penghargaan atas kontribusi mereka dalam menopang sistem pendidikan.
Menariknya, dalam sesi diskusi, para operator sekolah secara terbuka menyuarakan aspirasi terkait kesejahteraan. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap beban kerja yang terus meningkat seiring bertambahnya sistem administrasi dan layanan pendidikan berbasis digital.
Selain pelatihan dan peningkatan kapasitas, para operator berharap adanya insentif yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban sebagai pengelola data pendidikan.
Aspirasi tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting dalam rakor dan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data di Kabupaten Sumenep.
DPKS berharap hasil rakor tersebut melahirkan langkah konkret untuk memperkuat posisi operator sekolah sekaligus meningkatkan kualitas administrasi pendidikan yang lebih akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (Robet)
