Sumenep, Selasa 23 Juni 2026 | News Satu- Menguatnya arus globalisasi, maraknya disinformasi, hingga munculnya sikap intoleransi dinilai menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Di tengah situasi tersebut, guru ngaji dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tingkat akar rumput.
Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, De Baghraf Hotel Sumenep, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri guru ngaji dari berbagai wilayah Kabupaten Sumenep tersebut diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa yang dipimpin KH Jumaatun.
Dalam forum itu, narasumber Amir Syarifuddin mengingatkan pentingnya pemahaman agama yang utuh guna mencegah lahirnya sikap ekstrem dan intoleran di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemahaman keagamaan yang hanya berfokus pada teks tanpa mempertimbangkan konteks berpotensi menimbulkan penafsiran sempit yang justru bertentangan dengan esensi ajaran agama.
“Kadang ada yang hanya melihat teks, tetapi mengabaikan konteks. Padahal satu ayat bisa memiliki banyak tafsir dan penjelasan. Pemahaman yang sempit berpotensi melahirkan sikap yang justru bertentangan dengan nilai agama itu sendiri,” kata Amir.
Ia menilai tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berasal dari persoalan ideologi. Fanatisme sempit, lemahnya penegakan hukum, hingga pengaruh globalisasi disebut turut memengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, masyarakat dinilai perlu memiliki kemampuan memahami persoalan secara menyeluruh agar tidak mudah terjebak pada informasi yang menyesatkan maupun prasangka yang dapat memicu perpecahan.
“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Slamet Wahedi, menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus menjadi perekat seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, kelompok, maupun pilihan politik.
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif dan tidak berkembang menjadi konflik yang mengancam persaudaraan sesama warga negara.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” katanya.
Slamet juga mengingatkan bahwa nasionalisme harus berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan. Semangat cinta tanah air, menurutnya, tidak boleh menghilangkan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, ia menilai kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat harus dibangun melalui pemahaman yang sama mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada pembahasan pilar keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, Slamet menegaskan bahwa seluruh sumber daya negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh Fauzi dan Slamet Hidayat.
Melalui sosialisasi ini, para guru ngaji diharapkan menjadi mitra strategis dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, menjaga toleransi, memperkokoh persatuan, serta menangkal berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. (Robet)
