Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan melempar wacana kebijakan yang belum matang ke ruang publik. Di tengah tekanan terhadap rupiah, pasar saham, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, langkah tersebut dinilai berisiko mengganggu kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Peringatan itu disampaikan Said saat rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.
Menurut Said, kepastian arah kebijakan kini menjadi kebutuhan utama dunia usaha. Karena itu, pemerintah diminta mengedepankan komunikasi yang terukur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum mengumumkan kebijakan strategis.
“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi-stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” kata Said, Selasa (9/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok cukup ambisius dalam KEM-PPKF 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5 sampai 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp15.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Meski mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk menyampaikan pengantar KEM-PPKF 2027, Said mengingatkan bahwa target tersebut tidak akan mudah dicapai tanpa konsistensi kebijakan yang mampu menciptakan rasa aman bagi investor.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional menuju negara berpendapatan tinggi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Said menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN), hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan.
“Jadi saya minta pemerintah tidak perlu terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai alasan utama tekanan ekonomi yang terjadi saat ini,” tandasnya.
Menurut Said, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) maupun ketidakpastian geopolitik global memang berdampak terhadap pasar keuangan. Namun, pemerintah tetap harus fokus memperkuat fundamental ekonomi domestik.
“Kami tidak perlu menuding ke luar. Yang terpenting adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pasar, Banggar DPR RI memberikan tiga catatan penting kepada pemerintah. Pertama, menjaga konsistensi kebijakan agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan investasi.
Kedua, menjaga kesehatan fiskal negara. Said menyambut baik target defisit RAPBN 2027 yang berada pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, target tersebut dapat menjadi sentimen positif apabila realisasi defisit APBN 2026 mampu dijaga lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan.
“Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan pasar,” tukasnya.
Ketiga, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi kepemilikan saham, penambahan porsi saham publik atau free float, serta penguatan fungsi Self-Regulatory Organization (SRO).
Selain persoalan pasar keuangan, Said juga mengingatkan pemerintah mengenai tantangan fiskal yang tidak ringan pada 2027. Pemerintah akan menghadapi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dalam jumlah besar, sementara kebutuhan pembiayaan baru tetap tinggi.
“Di sisi lain, proyeksi yield SBN pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen berpotensi meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung negara,” lanjutnya.
Menurut Said, investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat imbal hasil investasi, tetapi juga melihat kondisi fiskal, stabilitas nilai tukar, prospek peringkat kredit, cadangan devisa, risiko politik, hingga potensi arus modal keluar dari Indonesia.
Tak hanya sektor keuangan, DPR juga menyoroti ancaman perubahan iklim. Peringatan BMKG mengenai potensi El Nino ekstrem atau El Nino “Godzilla” dinilai dapat mengganggu program prioritas pemerintah di sektor pangan dan sumber daya air.
“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” ujar Said.
Dalam pembahasan RAPBN 2027, Said turut menyoroti persoalan kualitas sumber daya manusia yang dinilai masih menjadi tantangan besar. Ia mengingatkan bahwa bonus demografi Indonesia diperkirakan berakhir pada 2041. Namun hingga kini, lebih dari separuh tenaga kerja nasional masih berpendidikan SD dan SMP.
“Jika peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tidak dipercepat, Indonesia berpotensi kehilangan momentum untuk bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah didorong memperluas akses pendidikan tinggi, mempercepat program hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, serta menentukan sektor industri prioritas yang mampu meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap perekonomian.
“Saat ini kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia masih berada di kisaran 19 persen,” pungkasnya.
Banggar DPR berharap seluruh masukan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027 agar target pertumbuhan ekonomi tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, dan keberlanjutan fiskal negara. (Den)
