Pamekasan, Jumat 3 Juli 2026 | News Satu- Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai mempercepat langkah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah mendapat sejumlah catatan strategis dari DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan optimalisasi PAD akan menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui rapat koordinasi tetap (Rakortap) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
“Sejak awal kami menekankan agar APBD benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih belum maksimal karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah,” kata Kholilurrahman, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam Rakortap bersama jajaran OPD. Pemerintah daerah juga akan memetakan potensi pendapatan baru agar ruang fiskal semakin kuat pada tahun anggaran mendatang.
Kholilurrahman mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim khusus yang bertugas mengidentifikasi sekaligus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah sepanjang 2026.
“Kami sudah membentuk tim khusus untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Kami optimistis PAD Pamekasan pada 2026 akan meningkat dan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Dorongan peningkatan PAD sebelumnya mengemuka dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pamekasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mayoritas fraksi meminta pemerintah daerah lebih agresif menggali sumber pendapatan agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Meski memberikan sejumlah catatan, DPRD tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Prestasi tersebut menjadi raihan WTP ke-13 bagi Pemkab Pamekasan sekaligus 12 kali berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Namun demikian, delapan fraksi DPRD menilai peningkatan kualitas tata kelola keuangan perlu diikuti dengan optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan realisasi belanja agar manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyatakan seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, seluruh rekomendasi legislatif harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Seluruh catatan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna perlu ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD ke depan sehingga manfaat anggaran benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat memperkuat efektivitas pengelolaan APBD, meningkatkan PAD, serta mempercepat pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (Yudi)
