Surabaya, Minggu 21 Juni 2026 | News Satu- Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur menuai sorotan dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, gangguan pasokan listrik tersebut dinilai memicu kebingungan publik akibat minimnya informasi yang disampaikan kepada pelanggan.
Lia Istifhama menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat secara luas.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian penting dari pelayanan yang diberikan penyedia layanan kelistrikan kepada masyarakat.
“PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab seharusnya mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Faktanya, pemadaman terjadi di banyak wilayah, sementara informasi yang diterima masyarakat masih menimbulkan kebingungan,” kata Lia Istifhama, Minggu (21/6/2026).
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengaku menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan melakukan langkah antisipasi, terutama pelaku usaha, pekerja yang mengandalkan jaringan listrik, serta berbagai layanan publik yang membutuhkan pasokan energi secara berkelanjutan.
Menurut Lia, lamanya durasi pemadaman semakin memperbesar dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat.
“Pemadaman terjadi tanpa informasi sebelumnya. Tiba-tiba listrik padam dan berlangsung cukup lama. Ini menjadi catatan serius yang harus segera diperbaiki. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan dan estimasi waktu pemulihan,” tegasnya.
Ia menilai gangguan kelistrikan tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis. Di era digital saat ini, pasokan listrik menjadi kebutuhan vital yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Karena itu, Lia meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi listrik sekaligus memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya gangguan serupa di masa mendatang.
Selain peningkatan keandalan jaringan, ia juga mendorong PLN membangun pola komunikasi publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari stabilitas pasokan listrik, tetapi juga dari kemampuan memberikan informasi secara terbuka saat terjadi gangguan ataupun pemeliharaan jaringan.
“Masyarakat membutuhkan kepastian informasi. Ketika terjadi gangguan, mereka harus mengetahui apa penyebabnya, wilayah mana yang terdampak, dan kapan listrik kembali normal,” ujarnya.
Lia berharap evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh kualitas pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan tetap terjaga.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir diketahui memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik yang membutuhkan pasokan listrik secara berkelanjutan. (Kiki)
