Bondowoso, Jumat 2 Oktober 2026 | News Satu- Krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso sepanjang 2026 memaksa pemerintah daerah melakukan langkah darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso tercatat telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak selama periode Mei hingga September 2026.
Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat berkurangnya sumber air selama musim kemarau.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan distribusi air bersih dilakukan melalui sekitar 300 ritasi ke berbagai wilayah terdampak kekeringan.
“Mulai Mei sampai September 2026, kami sudah melakukan dropping air bersih sebanyak 1,5 juta liter,” kata Kristianto, Jumat (2/10/2026).
Meski distribusi air bersih mampu membantu kebutuhan warga dalam kondisi darurat, BPBD menilai pola penanganan seperti ini tidak bisa terus dilakukan setiap tahun.
“Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menyiapkan program permanen untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dropping air saat musim kemarau,” ujarnya.
Menurut Kristianto, pemerintah telah mengidentifikasi delapan titik prioritas yang akan menjadi fokus penanganan kekeringan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
“Yang bisa kami lakukan saat ini memang pemenuhan kebutuhan mendesak. Namun mulai tahun depan akan ditata untuk penanganan permanennya,” tandasnya.
Pemerintah daerah telah memetakan sejumlah kawasan yang selama ini menjadi langganan kekeringan dan membutuhkan intervensi jangka panjang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa opsi solusi telah disiapkan berdasarkan kondisi geografis dan potensi sumber air di masing-masing wilayah.
Alternatif yang akan diterapkan meliputi pembangunan sumur bor, sistem perpipaan gravitasi, hingga pembangunan penampungan air untuk memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko krisis air bersih yang kerap terjadi saat musim kemarau Panjang,” tukasnya.
Selain program khusus penanganan kekeringan, Pemkab Bondowoso juga melihat peluang pemanfaatan sejumlah titik pengeboran yang telah dilakukan melalui program sektor pertanian.
“Beberapa sumur yang dibangun untuk kebutuhan irigasi akan dipetakan ulang untuk mengetahui kemungkinan pemanfaatannya sebagai sumber air bersih bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Kristianto, integrasi berbagai program lintas sektor menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan akses air bersih di daerah rawan kekeringan.
“Jika pengeboran untuk kebutuhan irigasi memungkinkan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan air bersih, tentu akan dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” lanjutnya.
Ke depan, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan oleh BPBD. Pemerintah daerah akan mengintegrasikan program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyediaan air bersih berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
BPBD akan berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, BSBK, serta sejumlah instansi terkait lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber air.
“Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi ribuan warga yang selama ini menghadapi ancaman kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau,” pungkasnya.
Dengan skema permanen yang mulai disiapkan, Pemkab Bondowoso menargetkan penanganan kekeringan tidak lagi bergantung pada bantuan darurat semata, tetapi berfokus pada penyediaan sumber air yang berkelanjutan bagi masyarakat. (Sugi)
