News Satu, Surabaya, Jumat 16 Agustus 2024- Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebagai konsekuensi implementasi dari pemberlakuan opsen (pungutan tambahan pajak) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Hal ini, menjadi atensi utama munculnya strategi cerdas para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi.
Tak terkecuali Proivinsi Jawa Timur yang saat ini dinahkodai Pj. Gubernur Adhy Karyono. Hal ini yang menjadi topik menarik diskusi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemprov Jatim dengan anggota DPD RI Terpilih Jatim, Lia Istifhama.
Bertempat di kantor Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim, keduanya pun terlibat obrolan gayeng namun ‘berbobot’ karena membahas konsekuensi dari UU No. 1 Tahun 2022.
“Dari UU tersebut, maka pembagian pajak kendaraan bermotor yang dulunya 70% untuk provinsi dan 30% Kabupaten/Kota, kini berubah 34% Provinsi dan 66% Kabupaten/Kota. Ini tentu berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kami di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemprov Jatim,” terang Eddy Tambeng, Kadis PU Bina Marga Jatim, Jumat (16/8/2024).
Namun, dengan tegas pihaknya mengaku tetap optimis merawat dan terus melakukan perbaikan terkait infrastruktur jalan sesuai pesan Gubernur Jatim 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.
“Beliau, ibu Khofifah sebelum akhir masa jabatan, berpesan agar penurunan jumlah anggaran tersebut tidak serta merta membuat kami (Dinas PU Bina Marga, red.), vakum dalam melakukan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan serta jembatan,” terangnya.
Secara blak-blakan, Edy Tambeng yang didampingi Sekretaris Dinas PU Endro Utomo, pun menjelaskan strategi yang dilakukannya, yaitu kolaborasi dengan para stakeholder.
“Guna menutupi kekurangan dalam kebutuhan biaya pembangunan, maka kami melakukan kolaborasi dengan stakeholder, diantaranya dengan menggandeng pihak swasta untuk bisa memberikan pembiayaan. Contoh, kami bekerjasama dengan PT Bumi Suksesindo (PT BSI) yang mana Dinas PU Bina Marga mendapatkan kucuran anggaran program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu sebesar 4 M,” tukasnya.
“Anggaran tersebut kita gunakan untuk pembangunan jembatan Buk Pitoeng di Desa/Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi,” tambahnya.
Proses pengerjaan memakan waktu selama 4 bulan, dimulai sejak 17 Januari – 23 Mei 2024. Hasilnya, kini jembatan Buk Pitoeng, tak lagi berkelok serta jadi lebih lebar, sehingga lebih aman untuk pengguna jalan.
“Tentu, jembatan ini menjadi prioritas karena kondisinya cukup memprihatinkan. Dulu sering terjadi kecelakaan karena berkelok (letter S). Diharapkan CSR PT BSI bisa berkelanjutan untuk jembatan lain, kita akan terus koordinasi dengan PT BSI,” ucapnya.
Strategi kolaborasi itu kemudian diapresiasi positif oleh senator terpilih yang selama ini getol menggaungkan peran Cantik, Dr. Lia Istifhama.
“Apa yang dilakukan Dinas PU Bina Marga merupakan bukti cerdasnya membaca realitas. Dengan melakukan strategi kolaborasi, maka identitas bangsa ini, yaitu budaya gotong royong, dibuktikan sukses menopang pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Jatim,” kata Ning Lia.
Bukan hanya mengapresiasi Dinas PU Bina Marga, Senator DPD RI terpilih yang meraih suara tertinggi nasional untuk kategori senator perempuan pendatang baru itu, juga mengapresiasi PT. BSI.
“Terlebih, berhasil menggandeng PT BSI dalam membangun jembatan yang sangat dibutuhkan warga. Maka ini bukti nyata kemanfaatan besar untuk masyarakat. Kepedulian corporate atau perusahaan dalam melakukan pembangunan, berhasil memberikan kenyamanan dan sekaligus meningkatkan keselamatan pengendara,” pungkas Doktoral UINSA itu. (Kiki/*)
