News Satu, Sumenep, Sabtu 14 Mei 2022- Saat kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Sumenep tahun 2020 lalu, Wabup Sumenep menyampaikan janji politiknya kepada masyarakat wilayah kepulauan kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kala itu, Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah dalam kampanyenya menyampaikan akan ngantor di wilayah kepulauan Sumenep. Namun, janji tersebut hanya sekedar janji, yang belum bisa ditepati.
Saat ini, warga kepulauan menagih janji politik yang disampaikan wabup Sumenep tersebut. Sebab sampai saat ini, selama kurang lebih satu tahun menjabat sebagai wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah dinilai tak kunjung menempati janji politiknya tersebut.
Ferdi (27) mengatakan, apa yang dijanjikan Wabup tentang ngantor di Kepulauan hanyalah sebuah wacana, alias hanya janji manis agar dirinya mendapatkan suara dari masyarakat pulau.
Pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, secara terang-terangan Wabup Dewi Khalifah berjanji akan membangun sebuah kantor di salah satu kepulauan Sumenep.
Namun sampai saat ini, janji manis yang di sampaikan wabup dilupakan, sebab hingga sekarang belum nampak pondasi bangunan itu.
“Atas nama warga kepulauan, kami menagih janji Bu Wabup, mana buktinya,” ucapnya.
Lebih lanjut Ferdi menuturkan, jangankan ngantor di kepulauan, menyerap aspirasi masyarakat tentang infrastruktur jalan rusak di desanya, serta aliran listrik yang belum menemukan solusi sampai sekarang pun tidak ada.
“Kami menunggu berdirinya Kantor Bu Wabup. Kalau memang sudah ada, kami warga pulau ingin bertamu ke rumah dinasnya di kepulauan, biar tahu bagaimana rasanya jalan rusak, listrik tidak normal,” imbuhnya.
Sementara itu, Wabup Sumenep, Dewi Khalifah menjelaskan, makna ‘Ngantor’ di kepulauan seolah menjadi tabu. Padahal makna sebenarnya bukan lantas membangun sebuah perkantoran yang berdampingan langsung dengan masyarakat pulau.
“Memaknai Ngantor di kepulauan tidak harus ada kantor di pulau tertentu, saya juga punya tanggungjawab di daratan, Sumenep ada 27 Kecamatan daratan dan kepulauan,” katanya.
“Jadi Jangan memaknai ‘Ngantor’ di kepulauan itu harus dinas di Pulau selama satu bulan,” jelas Wabup melalui saluran telepon, Jum’at (13/5/2022) kemarin.
Menurutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga kepulauan harus berimbang. Pihaknya menegaskan, tidak muluk-muluk langsung ada di pulau dengan waktu yang cukup lama.
“Kami harus mengimbangi pelayanan daratan dan kepulauan. Tapi yang sering turun ke kepulauan adalah saya,” ungkapnya.
“Kemarin kita ke Pulau Raas, sudah disempatkan mengunjugi pulau-pulau kecil. Kepada warga kami serap aspirasi warga disana. Nanti insyaAllah di bulan Juli hingga Agustus akan ke Pulau Masalembu dan Sapudi,” urainya.
Pihaknya mengungkapkan, mengunjugi warga kepulauan sudah terjadwal setiap bulan dengan jangka waktu 3 hingga 5 hari. Dia meyakini, jika program tersebut akan tetap berjalan, mulai dari pulau terdekat hingga yang terjauh.
“Setelah itu kembali ke daratan lagi. Jadi hasil aspirasi masyarakat itu kita perjuangkan agar bisa direalisasikan,” sambungnya.
Hj. Dewi Khalifah menambahkan, Sumenep memiliki ratusan pulau. Dimana nantinya akan didatangi secara bergilir selama ia menjabat sebagai Wabup Sumenep hingga tahun 2024.
“Kalau untuk kepulauan yang kecil-kecil sudah kami lakukan, usai saya dilantik dulu. Sekitar 4 sampai 5 pulau yang kami kunjungi,” ujarnya.
Menurutnya, mengunjungi warga kepulauan tidak hanya terfokus pada satu titik. Namun, warga di setiap pulau yang ada di Sumenep memang wajib untuk didatangi.
“Program-program yang nanti akan dikembangkan di kepulauan mulai dari pertumbuhan ekonomi, layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dan pendidikan yang maksimal bisa disampaikan oleh masyarakat ketika saya sudah turun ke pulau,” pungkasnya.(Zalwi)
Comment