oleh

Dinilai Cacat Prosedural Pembahasan RAPBD 2021, Wabup Bondowoso Akan Gelar Rapat Internal

News Satu, Bondowoso, Jumat 14 Agustus 2020- DPRD Bondowoso, Jawa Timur, mengembalikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan Pemerintah Daerah. Hal itu terjadi, karena dinilai Pembahasan RAPBD 2021 cacat prosedural.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat antar pimpinan. Yakni untuk melakukan penyesuaian, sinkronisasi untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan dari legislatif.

“Saya sudah lapor ke Pak Bupati. Kita akan melakukan rapat di internal kita di Pemerintahan. Untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan temen-temen yang ada di DPRD,” ujarnya, Jumat (14/8/2020).

Ia melanjutkan, bahwa pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi ke DPRD.

“Kita akan segera rapat koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan DPRD,” tandas Politis PDIP ini.

Ditanya perihal 11 OPD yang dipimpin Plt dan berpengaruh terhadap penandatanganan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Wabup Irwan mengaku, saat ini memang yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu.

“Kita tentunya sudah melaporkan (Lapor ke KASN, red) untuk saat ini yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu. Mana yang akan digeser, setelah tau yang akan digeser OPD mana. Tinggal yang kosong akan dilakukan open bidding,” pungkasnya.

Diberitakan  sebelumnya DPRD Bondowoso sebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang diajukan oleh 11 OPD Pemkab setempat tidak sah. karena berkas yang diajukan, ditandatangani oleh kepala OPD yang statusnya masih Plt (pelaksana tugas).

Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, H Tohari mengatakan, penyusunan Perbup juga tidak paham konsekuensi hukumnya.

“Maka untuk pembahasan APBD Tahun 2021 kami anggap cacat prosedur. Saya minta ke pimpinan untuk ditunda dulu,” tandansya, Kamis (13/8/2020).

Tohari menganggap, tidak sah, karena kewenangan pejabat Plt sangat terbatas. Salah satunya tidak bisa mengambil kebijakan, yang berkaitan dengan alokasi anggaran. DPRD akan mengembalikan berkas pengajuan ke Pemda.

“Karna Dalam penyusunan RKPD dan penyerahan KUA PPAS, seluruh pejabat Plt melanggar aturan dan melampaui wewenang, ” pungkasnya. (Rokib)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.