Jakarta, Rabu 15 Juli 2026 | News Satu – Pemerintah menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 berhasil dijalankan secara efisien, efektif, dan akuntabel meski dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global yang semakin tinggi. Kinerja tersebut ditandai dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta tata kelola keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan APBN 2025, termasuk DPR RI yang dinilai memberikan pengawasan efektif serta masukan konstruktif sepanjang proses pengelolaan anggaran negara.
“Atas kerja sama tersebut, pemerintah berhasil menjaga kualitas pelaksanaan APBN 2025 sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025,” ujar Purbaya, Rabu (15/7/2026).
Dengan raihan tersebut, pemerintah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut sejak laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016, yang menjadi indikator konsistensi dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Purbaya menjelaskan, sepanjang 2025 dunia masih dibayangi berbagai tantangan besar, mulai dari meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, hingga gangguan rantai pasok global yang memicu tingginya volatilitas pasar keuangan.
Kondisi tersebut berdampak pada perlambatan ekonomi di banyak negara dan meningkatkan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengoptimalkan APBN sebagai instrumen fiskal utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sinergi kebijakan fiskal yang responsif dengan kebijakan moneter yang prudent.
Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga menjadi shock absorber yang mampu meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap masyarakat dan dunia usaha.
“Kami, Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia,” tandasnya.
Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap kuat sebesar 4,98 persen, serta investasi yang tumbuh 5,09 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap bergerak positif.
“Selain pertumbuhan ekonomi yang terjaga, pemerintah juga berhasil mengendalikan inflasi pada level 2,92 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga akhir 2025,” tegasnya.
Menurut Purbaya, stabilitas harga tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial yang dibiayai melalui APBN.
“Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas, sekaligus mempercepat agenda pembangunan nasional,” tukasnya.
Sebagai bagian dari strategi fiskal ekspansif, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi secara bertahap sepanjang 2025 dengan total nilai mencapai Rp110,7 triliun.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendukung sektor riil melalui berbagai kebijakan, antara lain bantuan bagi UMKM, dukungan sektor padat karya, sektor perumahan, program magang, diskon tiket transportasi selama masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda.
Pemerintah menilai kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, pengendalian inflasi, serta stimulus ekonomi menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2025 di tengah tekanan global yang masih berlangsung. (Den)
