Sumenep, Senin14 September 2026 | News Satu- Polemik pemberitaan investigasi terkait rokok ilegal di Madura kembali memantik perdebatan publik. Penulis dan pemerhati sosial Madura, Fauzi As, melontarkan kritik keras terhadap cara pandang yang dinilainya terlalu fokus pada pelaku usaha lokal, namun belum menyentuh secara menyeluruh struktur industri tembakau yang lebih besar.
Melalui tulisan berjudul “Tempo Berjudi di Madura: Ketika Nasib Petani Dijadikan Meja Taruhan”, Fauzi As mempertanyakan arah investigasi yang menurutnya perlu diperluas agar tidak hanya berhenti pada isu rokok ilegal dan pita cukai, tetapi juga membedah persoalan mendasar yang selama ini membelit petani tembakau Madura.
Menurut Fauzi, penegakan hukum terhadap rokok ilegal merupakan hal yang penting dan harus didukung. Namun, ia menilai jurnalistik investigasi semestinya tidak berhenti pada pencarian pihak yang dianggap bersalah.
“Jurnalistik juga harus berani bertanya mengapa persoalan itu terjadi, siapa yang mendapatkan keuntungan terbesar, siapa yang menanggung kerugian paling besar, dan siapa yang selama ini luput dari sorotan,” kata Fauzi, Senin (14/9/2026).
Fauzi menilai kondisi petani tembakau Madura saat ini justru menghadapi tekanan yang tidak ringan. Berkurangnya serapan tembakau oleh sejumlah gudang besar serta fluktuasi harga pasar membuat banyak petani berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Di tengah situasi tersebut, ia mempertanyakan mengapa perhatian publik lebih banyak diarahkan kepada pengusaha lokal dibandingkan membedah struktur ekonomi yang lebih luas.
“Kalau ada pelanggaran hukum, silakan diproses. Tetapi jangan sampai satu sisi persoalan dipotret seolah menjadi seluruh wajah masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks,” tegasnya.
Menurutnya, Madura tidak bisa dipersempit hanya sebagai wilayah industri rokok semata. Pulau garam itu merupakan rumah bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, hingga pendidikan pesantren.
Dalam kritiknya, Fauzi juga mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar terkait rantai industri tembakau nasional.
Ia mempertanyakan siapa yang sesungguhnya memiliki kekuatan terbesar dalam menentukan harga tembakau, mengendalikan distribusi, menetapkan standar pembelian, hingga menikmati keuntungan paling besar dari industri yang bernilai triliunan rupiah tersebut.
Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak kalah penting dibandingkan pembahasan mengenai peredaran rokok ilegal.
“Ketika uang berputar begitu besar dalam industri tembakau, mengapa petani yang menanamnya justru sering menjadi pihak yang paling lemah?,” tukasnya.
Fauzi menilai persoalan tembakau di Madura tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi yang lebih luas dan memerlukan kajian mendalam agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Lebih lanjut, Fauzi menegaskan bahwa dirinya tidak meminta pengusaha lokal mendapatkan perlakuan khusus ataupun kebal hukum.
Sebaliknya, ia meminta agar prinsip keadilan diterapkan secara menyeluruh dalam pemberitaan maupun penegakan hukum.
“Kalau ada pengusaha yang salah, ungkap. Kalau ada cukai palsu, tindak. Tetapi jangan berhenti di sana. Bongkar juga siapa yang paling besar menguasai pasar dan bagaimana keuntungan industri tersebut terdistribusi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberanian jurnalistik tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap kesalahan pihak yang lemah, tetapi juga dari keberanian menyoroti pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi besar.
Fauzi berharap pemberitaan mengenai rokok ilegal tidak berhenti pada aspek pelanggaran hukum semata, tetapi juga mampu mengungkap akar persoalan yang menyebabkan praktik tersebut terus muncul.
Menurutnya, investigasi yang komprehensif seharusnya mampu menjelaskan hubungan antara industri besar, rantai distribusi, kondisi pasar, hingga posisi tawar petani yang selama ini dinilai masih lemah.
“Kalau investigasi adalah pisau untuk membedah kebenaran, gunakanlah sampai ke akar persoalan. Jangan hanya memotong bagian yang paling mudah terlihat,” katanya.
Di akhir tulisannya, Fauzi menegaskan bahwa masyarakat Madura tidak anti terhadap investigasi maupun penegakan hukum. Namun, mereka menginginkan pemberitaan yang adil, berimbang, dan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai persoalan yang terjadi.
“Madura tidak meminta belas kasihan. Madura hanya meminta keadilan dalam melihat persoalan,” pungkasnya. (Robet)
