Jakarta, Rabu 1 Juli 2026 | News Satu- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan program percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dengan menambah empat kabupaten/kota sebagai wilayah implementasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat transformasi sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Usulan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam forum tersebut, pemerintah membahas perluasan program digitalisasi bansos yang akan diterapkan di 43 kabupaten dan kota di Indonesia.
Khofifah menyampaikan apresiasi karena empat daerah di Jawa Timur telah ditetapkan sebagai wilayah percontohan, yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi. Namun, Pemprov Jawa Timur mengusulkan agar cakupan program diperluas dengan menambah Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Probolinggo.
“Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami berharap, jika memungkinkan, program ini dapat diperluas ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo,” ujar Khofifah, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten dan kota yang siap mendukung percepatan digitalisasi layanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah provinsi menyatakan kesiapan apabila jumlah daerah percontohan ditambah menjadi delapan wilayah.
“Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, kami siap mendorong dan meluaskannya. Jika sebelumnya empat daerah, kami berharap bisa bertambah menjadi delapan,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia menilai digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan melalui Government Technology (GovTech) yang tengah dipercepat pemerintah.
Menurut Tito, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan implementasi digitalisasi bansos yang cukup cepat dan dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
“Saya mendukung Gubernur Jawa Timur untuk mengoordinasikan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar percepatan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal,” ujar Tito.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program hingga akhir Juli 2026. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar sebelum peluncuran program secara nasional yang direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang.
Menurut Luhut, digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan negara.
Ia menyebut penerapan sistem digital secara terintegrasi berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperbaiki penerimaan negara.
“Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN,” kata Luhut.
Pemerintah menargetkan digitalisasi bantuan sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyaluran bansos di seluruh Indonesia. (Den)
