News Satu, Sumenep, Jumat 17 Februari 2023- Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi, SH, MH, menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memaksimalkan pelayanan.
Bahkan, Bupati Fauzi juga meminta Organisasi Perangkat Paerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep membuat standar layanan. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Sumenep tertanggal 18 Januari 2023 Nomor 067/80/435.032.2/2023 tentang standar pelayanan di masing-masing OPD.
“Standar layanan itu, merupakan program saya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya instruksikan kepada seluruh OPD agar membuat standar pelayanan,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH, MH, Jumat (17/2/2023).
Lanjut Politisi PDI Perjuangan Sumenep ini, sudah menjadi visi misinya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada jarak antara pejabat dengan rakyat.
“Pejabat jangan menjauh dari rakyat. Sebaliknya, pejabat harus dekat dengan masyarakat agar tahu kebutuhannya,” tandasnya.
Standar layanan yang dibuat OPD itu disesuaikan dengan bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Contoh rumah sakit. Jika ada masyarakat yang ingin konsultasi melalui jalur apa? Nanti setiap dinas bikin standar layanan itu agar masyarakat tidak bingung saat ada aduan atau masalah,” tukasnya.
Kebijakan itu sebagai wujud dari “Bismillah Melayani”. Oleh karena itu, pejabat publik wajib memberikan pelayanan maksimal dari tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagai birokrat.
“Salah satunya, OPD harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di semua bidang, terutama sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan sebagainya,” ujarnya.
Terutama di masing-masing institusi, misalnya di bidang sosial bagaimana dinas terkait aktif melayani keluhan atau aduan masyarakat. Apalagi Sumenep terdiri dari ratusan pulau, mengharuskan OPD lebih aktif dan sigap dalam memberikan pelayanan.
“Yang paling penting adalah melaksanakan amanah itu dengan benar dan baik, mengoptimalkan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar terkait pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (Zalwi)
Komentar