News Satu, Sumenep, Kamis 6 September 2018- Melihat Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) sangat luar biasa, terutama dalam Minyak dan Gas yang terkandung dapat mensejahterakan masyarakat. Namun, faktanya Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Garam Madura ini, angka kemiskinan masih relatif tinggi sekitar 19 persen dari Jumlah penduduknya.
Bahkan, pembangunan infrastruktur di Kepulauan yang notabane-nya dekat dengan sumber Minyak dan Gas masih amburadul. Seharusnya, masyarakat kepulauan bisa menikmati infrastruktur yang bagus dan masyarakat sejahtera.
“Sangat ironis sekali, jika kabupaten yang kaya dengan potensi Migas dan Sumber Daya Alam (SDA), angka kemiskinannya masih tinggi, dan infrastruktur juga amburadul,” ujar Abd. Azis Salim Sabibi, Aktivis Kepulauan Sumenep, Kamis (6/9/2018).
Lanjut Abd. Azis Salim Sabibi, di Sumenep ini ada beberapa perusahaan Migas yang telah beroperasi, seperti PT Santos, HCML, KEI dan EML. Namun dari beberapa perusahaan migas tersebut dua diantaranya sudah melakukan eksploitasi, yakni KEI dan Santos, akan tetapi pengelolaan Dana Bagis Hasil (DBH)-nya tidak jelas.
Sudah dari tahun 1993 KEI beroperasi, namun hingga saat ini masih belum jelas berapa Dana Bagi Hasil (DBH) migasnya dan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Bayangkan jika DBH dan CSR-nya jelas, maka tidak mungkin angka kemiskinan di Sumenep akan tinggi.
“Lalu siapa yang menikamti DBH Migas Sumenep itu,” tandasnya.
Selain itu, Aziz juga menilai ada yang salah dari pemerintah dalam pengelolaan Migas. Sebab sebagai penghasil Migas terbesar di Madura ini, masyarakat Sumenep serharusnya lebih sejahtera. Akan tetapi fakta dilapangan malah masyarakat yang dirugikan, akibat dampak dari eksplorasi dan eksploitasi dari migas tersebut.
“Jika pemerintah daerah serius dalam mengelola CSR dan DBH, pasti masyarakat akan lebih sejahtera. Namun fakta dilapangan ternyata masih banyak masyarakat Sumenep yang belum sejahtera,” tukasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah lebih cerdas dan transparan dalam pengelolaan DBH migas dan CSR. Sebab selama ini pihaknya menilai pemerintah daerah terkesan menutupi hasil migas yang di kelola oleh tiga perusahaan migas.
“Harapan saya, pengelolaan migas di Sumenep lebih transparan dan tidak ada yang di tutup-tutupi, namun jika hal itu terus terjadi, maka sampai kapanpun masyarakat Sumenep tidak akan pernah sejahtera,” pungkasnya. (Roni)
Komentar